Rakor Gerakan Penertiban Aset dan Pembenahan DTKS Provinsi Papua

Rakor Gerakan Penertiban Aset dan Pembenahan DTKS Provinsi Papua
Jayapura, 11 November 2019. Rapat Koordinasi Gerakan Penertiban Aset dan Pembenahan Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua dibuka oleh Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, bertempat di Swiss Belhotel Papua, Jayapura pada hari Senin tanggal 11 November 2019. Dalam sambutannya Wakil Gubernur Papua mengatakan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan satu-satunya acuan data untuk pelaksanaan semua program bantuan sosial dan subsidi, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Wakil Gubernur mengajak semua fihak terkait untuk senantiasa melalukan pemutakhiran data terpadu tersebut. Kegiatan ini diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Kepala Bidang Diseminasi Data mewakiliki Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial menyampaikan materi mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial mulai dari landasan hukum hingga proses yang dilakukan untuk verifikasi dan validasi data, hingga penggunaan data tersebut. Pemberi materi selanjutnya dari Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Direktur Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Rapat koordinasi diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan para Bupati dan Walikota se Provinsi Papua untuk melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.


Penulis :
Pusdatin Kesos

Bagikan :